Dokumen Peraturan : PP No. 12 Tahun 2006. 2021/No. Permen No. 2002 No. Judul. Indonesia, Pemerintah Pusat. 135, LN. Peraturan Perundang-undangan. 083/KMK/04. 45, TLN No. Berdasarkan UU KUP (UU No. Detail Pratinjau Berkas Pratinjau Terjemahan Berkas. Peraturan Pemerintah (PP) No. (PP) NO. 20, LN. Dokumen Peraturan : PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta. 5949, LL SETNEG : 8HLM. 2000 No. 9 Tahun 1967; jo. (PP) NO. 107 Tahun 2000 Pinjaman Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Bentuk. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No. 2002. Permen No. Peraturan Perundang-undangan. 3971, LL SETNEG : 3 HLM. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008 . Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 161, TLN No. 10, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 27 Tahun 1959, UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PEMERINTAH PUSAT. TENTANG. 96, LN. Amar Putusan:1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2000 No. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2013. 146 TH 2000 - Read online for free. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001. 4069, LL SETNEG : 18 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. 123 Tahun 2015. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN. 83, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. 79, TLN No. 5803, LL SETNEG : 5. 200,. 84, LN. 81 Tahun 2000 Kenavigasian DETAIL PERATURAN Abstrak. Subjek. 11 tahun 2002; pp no. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17. Statuta Universitas Sumatera Utara - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut : 1. id : 299 hlm. Badan / Pengarang: Indonesia. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 16 Tahun 2019. Tipe. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 4019, LL SETNEG : 12 HLM. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu. 346, TLN No. (PP) NO. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. GO. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (LN Tahun 1999 Nomor 156, TLN Nomor 3882);. 91, TLN No. METADATA PERATURAN. 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian LH di Prov Jateng AMDAL/IZIN LINGKUNGAN Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PASAL I. 2010 No. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Pelatih Bola Basket. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. NOMOR 16 TAHUN 2009. 3971, LL SETNEG : 3 HLM. 2000 No. 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapalkapal Laut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua Presiden Republik Indonesia,. Peraturan Pemerintah (PP) NO. /2000 No. 2000 No. Transmigrasi Nomor PER. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. SETNEG. Tipe Dokumen. (PP) NO. 3 Tahun 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. (PP) NO. Email. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 40, TLN No. Tipe Dokumen. 16 Tahun 2002 Pengesahan Treaty on Principles Governing The Activities of States In The Exploration And Use of Outer Space, Including The Moon and. 2012 No. 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Peraturan Perundang-undangan. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. METADATA PERATURAN. Kepelautan - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000. 37, LL SETNEG : 4 HLM. 78, LN. Nomor. (PP) NO. ID : 27 HLM. 16. 256, LL SETNEG : 9 HLM. Pasal 16. METADATA PERATURAN. 193, TLN No. Bahasa. 16, LN. PP RIS No. 211, TLN No. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. 5 Tahun 2014, PP No. 71, LN. File. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Undang-Undang, 16 TAHUN 2009 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara. Beranda; Peraturan. Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya. 59, LN. PER-16 SALINAN. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP No. Tipe Dokumen. Tipe Dokumen. 13 Tahun 2006, Kepmenkeu No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 346, TLN No. 25 Tahun 1959 [disahkan 26 Juni 1959; diundangkan 4 Juli 1959]); jo. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4532 LL SETNEG : 81 HLM. 4019, LL SETNEG : 12 HLM. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur. 16, LN. Tematik. ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993. 14 Tahun 2000; UU No. PP No. 111 Tahun 2000 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. 4016, LL. PP No. PP no. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham. 4020, LL SETNEG : 13 HLM. METADATA PERATURAN. 36, LL SETNEG : 4 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3924, LL SETNEG : 3 HLM. Belum Tersedia. 2000 No. UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya. per/24/m. pembagian hasil penerimaan pajak bumi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I.